Persoalan perlindungan pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja di sektor maritim dan perikanan, menjadi salah satu perhatian utama dalam peringatan Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 di Batam.
Stella Maris Batam menyelenggarakan rangkaian kegiatan tersebut dalam dua bagian utama, yakni Seminar Internasional bertema “From Vulnerability to Dignity: Promoting Safe and Orderly Migration” dan Perayaan Ekaristi Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026.
Sekitar 1.500 peserta, atau berdasarkan data panitia sebanyak 1.503 orang, mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Kegiatan mempertemukan berbagai pihak dengan latar belakang berbeda, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga internasional, organisasi pekerja, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga Gereja.
Isu yang dibahas tidak hanya menyangkut migrasi secara umum, tetapi juga persoalan yang dihadapi pekerja migran di sektor maritim, termasuk awak kapal perikanan atau ABK/AKP, perdagangan orang, mobilitas tenaga kerja, serta kebutuhan akan perlindungan yang lebih menyeluruh.
Kapolda Kepri Soroti Peran Gereja dalam Isu Migran dan TPPO
Sesi Seminar Internasional menghadirkan sejumlah pembicara utama, termasuk Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Uskup Pangkalpinang sekaligus Sekretaris Jenderal KWI Mgr. Prof. Dr. Adrianus Sunarko OFM, Dirjen Pelindungan KP2MI Rinardi, S.E., M.Sc., serta Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) KWI RD. Marthen L.P. Jenarut, S.Fil., S.H., M.H.
Dalam paparannya, Kapolda Kepulauan Riau mengapresiasi perhatian dan keterlibatan Keuskupan Pangkalpinang dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan migrasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia melihat keterlibatan Gereja dalam isu tersebut sebagai bagian penting dari upaya membangun kepedulian dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan.
Posisi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan membuat isu mobilitas manusia, pekerja migran, serta kejahatan perdagangan orang menjadi persoalan yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Karena itu, persoalan migrasi tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan administrasi perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain.
Migrasi Aman Membutuhkan Kerja Sama Lintas Sektor
Setelah sesi keynote, seminar dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah praktisi, peneliti, organisasi pekerja, lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil.
Panel menghadirkan Jessica Sparks, Fellow di Stanford Center for Ocean Solutions dan Research Assistant Professor pada Division of Agriculture, Food, and Environment, Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University.
Hadir pula Hengki Wijaya, Ketua Indonesian Maritime Crewing Agents Association (IMCAA); Ilyas Pangestu, Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI); Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care; Shafira Ayunindya, Head of Labour Mobility, Social Inclusion, and Counter Trafficking IOM Indonesia; serta Albert Yosua Bonasahat, National Program Coordinator ILO Indonesia.
Dari unsur Gereja, panel menghadirkan RD. Chrisanctus Paschalis Saturnus, Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang, dan RP. Ansensius Guntur, CS, Direktur Stella Maris Batam.
Perlindungan Awak Kapal Menjadi Salah Satu Perhatian
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam seminar adalah kondisi pekerja pada sektor perikanan dan maritim.
Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap awak kapal perikanan migran menjadi penting karena pekerja berada dalam lingkungan kerja yang memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja di darat.
Materi yang disampaikan dalam seminar juga menempatkan ratifikasi ILO Convention No. 188 (ILO C188) sebagai momentum yang perlu dilanjutkan dengan implementasi konkret.
Dalam paparan Yulius Setiarto, Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, tema yang diangkat adalah “Dari Ratifikasi Menuju Implementasi: Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran setelah Ratifikasi ILO C188.”
Ia menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan standar kerja internasional, serta kebutuhan meningkatkan literasi hukum pekerja migran sektor perikanan.
Sejumlah persoalan yang disoroti mencakup upah yang tidak dibayarkan atau dipotong sepihak, persoalan kontrak kerja, hingga penahanan dokumen identitas pekerja.
Perayaan Ekaristi Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Perayaan Ekaristi Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026. Misa dipimpin oleh Uskup Pangkalpinang Mgr. Prof. Dr. Adrianus Sunarko OFM, bersama sekitar 20 imam konselebran dan enam diakon. Di antara para imam konselebran terdapat Sekretaris Eksekutif Komisi KKP-PMP KWI RD. Marthen L.P. Jenarut, S.Fil., S.H., M.H. serta Direktur Caritas Indonesia RD. Fredy Rante Taruk.
Ketua Panitia Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026, Cosmas Eko Suharyanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.
Ia juga mengakui bahwa panjangnya rangkaian acara menjadi salah satu catatan evaluasi panitia.
“Kami pertama memohon maaf karena memang acara sangat panjang, akan menjadi evaluasi bagi kami juga. Kami juga bersyukur kurang lebih 1.500 peserta hadir dalam momen ini.”
Menurutnya, jumlah peserta yang hadir menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan migrasi dan pengungsi serta isu perlindungan pekerja migran.
Direktur Stella Maris Batam, RP. Ansensius Guntur, CS, menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, termasuk para pembicara yang datang dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di Indonesia.
Ia menilai kehadiran para narasumber memberikan perspektif yang luas kepada peserta mengenai persoalan migrasi.
“Kami berterima kasih kepada para narasumber, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang telah memberikan banyak pencerahan kepada peserta.”
Be First to Comment