Batam — Sebuah penelitian terbaru mengungkap peran penting organisasi non-pemerintah (NGO) dalam penanganan krisis pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Riau, pada periode 1979–1996. Penelitian berjudul “Peran Strategis Non-Governmental Organization (NGO) dalam Krisis Pengungsi Vietnam Tahun 1979–1996 di Pulau Galang, Indonesia” menyoroti bagaimana NGO internasional, lembaga berbasis agama, serta pemerintah Indonesia membangun kolaborasi kemanusiaan yang menjadi salah satu model penanganan pengungsi terbesar di Asia Tenggara.
Penelitian yang ditulis oleh Cosmas Eko Suharyanto dari Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN) tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Universitas Palangka Raya; Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap jurnal internasional, laporan organisasi, serta dokumen teknis program pengungsi di Pulau Galang.
Dalam penelitian dijelaskan bahwa krisis “manusia perahu” Vietnam pasca jatuhnya Saigon pada 1975 memicu gelombang eksodus besar-besaran ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Pulau Galang sebagai pusat penampungan dan pemrosesan pengungsi melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979.
Penelitian tersebut menemukan bahwa NGO tidak hanya memberikan bantuan logistik dan layanan dasar, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pendidikan, kesehatan, hingga persiapan pemukiman kembali (resettlement) para pengungsi ke negara ketiga. Konsorsium NGO seperti Save the Children Federation (SCF) dan The Experiment in International Living (EIL) menjalankan program pendidikan intensif seperti English as a Second Language (ESL), Cultural Orientation (CO), dan Work Orientation (WO) melalui Overseas Refugee Training Program (ORTP).
Melalui program tersebut, para pengungsi dibekali kemampuan bahasa Inggris, pemahaman budaya negara tujuan, hingga simulasi dunia kerja Barat melalui program Pre-Employment Training Corporation (PETCO). Hingga tahun 1987, lebih dari 65.000 pengungsi dilaporkan telah mengikuti program pendidikan yang dikelola NGO di Pulau Galang.
Penelitian ini juga menyoroti peran organisasi berbasis agama, khususnya Jesuit Refugee Service (JRS) dan Yayasan Cipta Karya (YCK) milik Keuskupan Pangkalpinang. Sebelum pemerintah dan PBB terlibat penuh, YCK diketahui telah membantu gelombang pertama pengungsi Vietnam yang tiba di Tanjungpinang dan Anambas pada pertengahan 1970-an.
Sementara itu, JRS yang didirikan pada tahun 1980 oleh Pater Pedro Arrupe SJ turut memberikan pendampingan spiritual, pelayanan anak-anak pengungsi tanpa pendamping (orang tua ataupun saudara), hingga mendukung aktivitas sosial dan pendidikan di dalam kamp pengungsian Galang.
Di bidang kesehatan, NGO internasional seperti Médecins Sans Frontières (MSF), World Vision, hingga kapal rumah sakit Cap Anamur turut memberikan bantuan medis dan penyelamatan pengungsi di Laut Cina Selatan. Kapal Cap Anamur bahkan disebut telah menyelamatkan lebih dari 10.000 pengungsi Vietnam di laut.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman Pulau Galang menjadi bukti penting efektivitas kemitraan multi-aktor antara pemerintah, NGO lokal dan internasional, organisasi antar pemerintah, serta komunitas berbasis agama dalam menghadapi krisis kemanusiaan global. Model penanganan di Galang dinilai tetap relevan sebagai referensi kebijakan pengungsi kontemporer di Indonesia dan Asia Tenggara.*
Be First to Comment