Stella Maris Batam bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai menggelar Seminar Nasional Gerakan Migrasi Aman bertema “Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa” di Aula Katedral St. Maria Asumpta, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/11).
Forum ini mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Gereja, organisasi pekerja, para Kepala Desa, Perwakilan sekolah SMK di Manggarai, serta asosiasi perekrutan nasional dan internasional. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membedah akar masalah maraknya migrasi non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekaligus merumuskan solusi konkret perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga negara tujuan.
Dalam sesi diskusi mendalam, terungkap sejumlah kendala mendasar yang menjadi pemicu utama masyarakat terjebak dalam jalur migrasi non-prosedural.
Kabupaten Manggarai saat ini belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK), Fasilitas Kesehatan (Faskes) rujukan pemeriksaan kesehatan calon PMI, maupun Kantor Imigrasi. Seluruh urusan administratif dan pra-keberangkatan harus dilakukan di ibu kota provinsi (Kupang). Tingginya biaya transportasi dan logistik menuju Kupang membuat prosedur legal sulit diakses oleh masyarakat kalangan bawah, sehingga jalur ilegal dianggap sebagai pilihan rasional meski berisiko tinggi.
Selain itu, Pemerintah Manggarai saati ini belum memiliki sistem pendataan terintegrasi yang akurat mengenai jumlah dan keberadaan warga yang bekerja di luar negeri. Hal ini menyulitkan skema pelindungan, pemantauan, serta intervensi cepat saat pekerja menghadapi kendala hukum atau eksploitasi.
Beberapa kepala desa yang hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan akses informasi yang terbatas terkait Migrasi Aman. Informasi mengenai prosedur keberangkatan resmi, hak-hak pekerja, dan risiko TPPO belum menjangkau masyarakat pelosok. Padahal, pemerintah desa dan kepala desa merupakan benteng utama dalam verifikasi dokumen serta pendampingan awal warga.
Direktur Stella Maris Batam, RP Ansensius Guntur CS (Romo Yance), mendesak keseriusan semua pihak untuk benar-benar memastikan persoalan mendasar ini. “Kalau tidak ada aksi konkret setelah kegiatan ini, ini namanya buang-buang tenaga, waktu, dan uang,” ujarnya, merujuk pada pentingnya kolaborasi berkelanjutan yang juga menandai 25 tahun pengabdian Kongregasi Scalabrinian di Indonesia.
Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, Wakapolres Manggarai Kompol Mei Charles Sitepu, S.H., Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif KP2MI Nurhayati. Sementara panel diskusi menghadirkan narasumber Romo Marthen Jenarut, S.Fil., S.H., M.H., Sekretaris Eksekutif KKP-PMP KWI, Ilyas Pangestu, Ketua umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Puan Zarina Binti Ismail, President Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia Malaysia (PUSMA, Malaysia), Hengky Wijaya, Ketua Umum Indonesian Manning & Crewing Agencies Association (IMCAA), dan Suratmi Hamida, S.Sos. (BP3MI NTT). Moderator panel diskusi Cosmas Eko Suharyanto, Relawan Stella Maris Batam, dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, Batam.
Be First to Comment