KATOLIKTIMES.COM – Saya tertarik dengan tema politik identitas dibanding dengan tema yang lainnya. Tema lain bukan karena tidak menarik, bukan sama sekali tetapi saya rasa isu ini selalu menyelimuti disekitar kita, masih sangat relevan dan masih hangat untuk dibahas.
Sebagai kaum orang minoritas di lingkungan dan juga di negara kita, hal yang demikian terkadang dan bahkan sering mendeskreditkan kita.
Kita sebagai kaum minoritas tentu selalu dituntut untuk lebih “dewasa” dalam menyikapi masalah-masalah ini demi kebaikan. Tetapi lagi-lagi oknum-oknum tertentu selalu saja memainkan isu ini demi kepentingan golongan atau kelompoknya saja.
Menurut Donald L Morowitz (1998), salah satu pakar politik dari universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak.
Baca juga: ADEODATUS ARJON: PERAN PEMUDA KATOLIK DALAM PENGEMBANGAN EKRAF BERBASIS DIGITAL
Garis penentuan tersebut tentu akan tampak tidak dapat dirubah. Karena itu maka status baik sebagai anggota dan bukan anggota akan terlihat bersifat permanen. Sedangkan para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas lainnya pun, telah mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional.
Sebut saja Agnes Heller misalnya, yang telah mendefinisikan politik identitas adalah sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.
Agnes Heller (Abdillah, 2002:22) menggambarkan hal ini sebagai politik, yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis.
Pada akhirnya, politik tersebut juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis
Di Indonesia sendiri pada dasarnya terus berdinamika dengan persoalan keanekaragaman yang seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan antar kelompok.
Perbedaan atas dasar keragaman di Indonesia telah banyak mencatatkan sejarah sebagai faktor utama munculnya konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku, dan lainnnya.
Konflik-konflik tersebut semakin berkembang bukan saja sebagai persoalan antar satu identitas melainkan telah memasuki babak baru sebagai konflik antar identitas
Politik identitas mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Sangat dipahami bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktek politik kekinian.
Di Indonesia sendiri, politik identitas sering didasarkan pada kepercayaan dan suku bangsa. Isu ini akan selalu menghangat terutama saat menjelang pemilu.
Contohnya yang terasa dan sampai publik sangat nampak adalah ujaran kebencian yang bersifat SARA yang digunakan sebagai alat untuk menjegal pihak lawan politik seperti yang marak terjadi saat pemilihan gubernur Jakarta kemarin.
Baca juga: BUMN TRANSPORTASI HARUS SEGERA BERINOVASI
Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jakarta beberapa waktu lalu layak untuk dijadikan contoh bagaimana identitas dimanfaatkan sebagai landasan dalam menentukan gerakan berpolitik.
Selain itu, politik identitas juga digunakan sebagai salah satu strategi kampanye untuk para kandidat dalam pemilu dan juga menjadi alasan beberapa orang untuk memilih.
Politik Identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Ma’arif dalam bukunya “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia”, dijelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma’arif, 2012: 55).
Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagi salah satu wujud dari politik identitas tersebut. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan
Sudah selayaknya kita merawat keberagaman ini sampai kapanpun, dan tentu upaya-upaya yang kita tempuh harus didasari semangat nasionalisme yang saling menghargai satu sama lainnya.
Kita harus se-dini mungkin untuk menangkal politik identitas ini demi kebaikan bersama. Bukankah dari dulu sejak negara ini berdiri kita sudah dikonsepkan untuk berbeda-beda tetapi tetap satu dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945?
Maka merayakan keberagaman dengan menghormati antar sesama baik satu golongan dengan golongan lain wajib kita junjung tinggi.
Kita sebagai generasi muda harus selalu turut serta dalam mengawal jalannya kehidupan yang harmonis, bernasionalisme dalam bernegara dan berbangsa tanpa mengedepankan perbedaan-perbedaan yang ada.
oleh Andreas Sukmo Setyo Wibowo, Kader Pemuda Katolik Komcab Sleman, Komda DIY, Tugas Akhir KKD Pemuda Katolik Jawa Barat.
Daftar Pustaka:
- Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell
- University Press. 1983.
- Donald L Morowitz.1998. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk’”.Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi Bandung. ITB Pres
- Maarif, Ahmad Syafii. Politik Identitas dan Masa Depan
- Pluralisme Kita, Jakarta, Democracy Project, 2012.
- Setyaningrum, Arie.”Memetakan lokasi bagi politik
- identitas dalam wacana politik poskolonial dalam “Politik
- perlawanan” Yogyakarta: IRE, 2005
Be First to Comment